BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berbicara mengenai komunikasi yang terjadi di kalangan elit politik dan  hubungannya dengan perubahan hukum di Indonesia sangatlah erat. Bisa dikatakan sebagai dua sisi uang logam yang tidak dapat dipisahkan. Apabila menengok ke  belakang sejarah perjuangan Bangsa Indonesia, proses komunikasi elit politik terhadap dinamika hukum di Indonesia sudah terjadi sejak Republik ini berdiri, atau bahkan sudah terjadi sejak perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia saat itu. Dimana para elit politik berupaya  mengadakan perundingan-perundingan dengan pemerintah kolonial Belanda.  Pada waktu itu Bangsa Indonesia dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Fenomena itu semakin menarik sejak terjadinya orde reformasi di Indonesia yakni pada tahun 1998 lalu. Pada waktu itu terjadi perubahan situasi politik yang signifikan dari masa pemerintahan otoriter ke masa pemerintahan demokratis. Mulai dekade itu, banyak perubahan tata hukum Indonesia yang mengarah pada penghargaan kepada suasana demokratis dan hak asasi manusia. Tidak menutup mata , itu semua tidak terlepas dari peran para elit politik dalam mewarnai suasana hukum di Indonesia.

Para elit politik yang  jumlahnya hanya beberapa gelintir orang bila dibandingkan dengan jumlah penduduk di Indonesia  kurang lebih dua ratus lima puluh juta orang, yang secara spesifik para elit yang duduk di pemerintahan, mereka yang duduk sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan beberapa pejabat yang memimpin lembaga-lembaga negara.  Pada dasarnya semua komponen bangsa termasuk para elit politik mempunyai kewajiban untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea ke empat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu “…melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social…”. Hukum yang tercipta di Indonesia ini didasarkan atas banyak hal sehingga hokum tersebut muncul. Proses pembentukan ini tidak akan terjadi apabila tidak adanya komunikasi yang terjadi antara peran masing-masing elit politik yang ada. Dalam proses pembentukan hukum baru atau perubahan hukum lama menjadi baru sehingga muncul di tengah masyarakat, bisa banyak hal yang dapat mempengaruhi dinamika hukum tersebut. Akibat adanya komunikasi antar elit, sangat dimungkinkan peran ego masing-masing bisa mempengaruhi kemunculan hukum atau perubahan hukum di Indonesia saat ini.

1.2 Perumusan Masalah

  1. Bagaimanakah perubahan itu dapat terjadi
  2. Seberapa besar pengaruh kesepakatan para elit politik terhadap perubahan hukum di Indonesia.

1.3 Tujuan

Menganalisis besarnya  pengaruh  komunikasi para elit politik dalam rangka menjalani kewajiban dan wewenamgnya dalam mengatur  suatu kondisi bangsa, terhadap dinamika hukum yang terjadi di Indonesia

1.4 Manfaat

  1. Memenuhi kebutuhan penulis khususnya dalam tugas akhir dan memberi wawasan untuk para pembaca  pada umumnya
  2. Sebagai referensi untuk kegiatan akademis lain  ketika melakukan  kajian ini
  3. Evaluasi atas kebijakan yang pernah di laksanakan para elit politik dalam melaksanakan wewenang dan kewajibannya

BAB II

PEMBAHASAN

Sebagaimana judul pada makalah ini, yaitu  “Pengaruh Komunikasi Politik Terhadap Perubahan Hukum di Indonesia, pada kesempatan ini penulis akan membahas bagaimanakah perubahan itu terjadi. Kemudian sejauh mana pengaruh kesepakatan  para elit politik terhadap perubahan hukum di Indonesia.

Pertama, semua komponen bangsa telah sepakat untuk membangun dan  mewujudkan cita-cita Bangsa Indonesia, yaitu membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945).

Kemudian fakta yang ada tidak sedikit dari masyarakat, para mahasiswa hukum yang heran  dan masygul ketika melihat bahwa hukum ternyata tidak seperti yang dipahami dan dibayangkan ketika di bangku kuliah. Mereka heran ketika melihat bahwa hukum tidak selalu dapat dilihat sebagai penjamin kepastian hukum, penegak hak-hak masyarakat, atau penjamin keadilan. Banyak sekali peraturan hukum yang tumpul, tidak mempan memotong kesewenang-wenangan, tidak mampu menegakkan keadilan dan tidak dapat menampilkan dirinya sebagai pedoman yang harus diikuti dalam menyelesaikan berbagai kasus yang seharusnya bisa dijawab oleh hukum. Bahkan banyak produk hukum yang lebih banyak diwarnai oleh kepentingan-kepentingan politik pemegang kekuasaan dominan. Mereka lantas bertanya: mengapa hal itu terjadi?

Ternyata hukum tidak steril dari subsistem kemasyarakatan lainnya. Politik kerapkali melakukan intervensi atas pembuatan dan pelaksanaan hukum, sehingga muncul juga pertanyaan berikutnya tentang subsistim mana antara hukum dan politik yang dalam kenyataannya lebih suprematif. Dan pertanyaan-pertanyaan lain yang lebih spesifik pun dapat mengemuka seperti bagaimanakah pengaruh politik terhadap hukum, mengapa politik banyak mengintervensi hukum, jenis sistem politik yang bagaimana yang dapat melahirkan produk hukum yang berkarakter seperti apa.

Upaya untuk memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas merupakan upaya yang sudah memasuki wilayah politik hukum. Politik hukum secara sederhana dapat dirumuskan sebagai kebijaksanaan hukum (legal policy) yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah; mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang di belakang pembuatan dan penegakkan hukum itu. Di sini hukum tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperative atau keharusan-keharusan yang bersifat das sollen, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataan (das sein) bukan dalam perumusan materi dan pasal-pasalnya maupun dalam implementasi dan penegakannya.  4 (buku Moh. Mahfud MD, Politik Hukum.hal 1)

Dalam pembahasan ini agar tidak melebar, penulis tetap akan fokus kepada permasalahan bagaimanakah perubahan hukum itu terjadi karena pengaruh komunikasi politik  oleh para elit politik.

Sebagai contoh yang jelas, disini dapat dikemukan perubahan signifikan di bidang hukum yang telah terjadi antara masa- masa orde baru ke orde reformasi. Selama 32 tahun pemerintah Orde Baru berkuasa di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, Undang-Undang  Dasar 1945 (UUD 1945) telah berubah menjadi semacam kitab suci sakral yang tidak boleh disentuh perubahan, padahal sebagai karya manusia, UUD 1945 disusun oleh para pendiri bangsa dengan bentuk yang sangat sederhana dan singkat karena hanya terdiri dari 16 Bab, 37 Pasal, 49 ayat, 4 pasal Aturan Peralihan dan 2 ayat Aturan Tambahan. Sifatnya yang sederhana menimbulkan banyak celah yang dapat dimanfaatkan untuk berlakunya Negara kekuasaan.

UUD 1945 sendiri telah secara jelas menyatakan membuka diri untuk dilakukan perubahan. Hal ini ditegaskan melalui pasal 37 UUD 1945 yang menentukan persyaratan bahwa 2/3  dari anggota MPR harus hadir, dan 2/3 dari yang hadir itu harus menyetujui perubahan tersebut. Namun pasal yang seharusnya menjadi landasan berpijak untuk mewujudkan aspirasi rakyat dalam kenyataannya telah diubah dengan adanya Ketetapan MPR No.IV/MPR/1983 tentang Referandum. Maka kemungkinan untuk mengadakan perubahan terhadap UUD 1945 menjadi semakin sulit dilakukan, kalau tidak mau dikatakan mustahil. Sejarah menunjukkan bahwa dalam setiap Pemilu selama era Orde Baru, Golkar selalu berhasil memenangkan pemilu dengan single majority dan pada setiap pemilihan presiden, Soeharto selalu terpilih kembali secara aklamasi. Namun selama era Orde Baru, terjadi pemasungan hak-hak politik warganegara, khususnya dalam hal berserikat dan berkumpul untuk mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan. Pemerintah tidak segan-segan menutup atau membredel media yang dinilai tidak kooperatif atau menyerang kebijakan pemerintah. Hutang pemerintah dan swasta pada saat itu terlalu besar serta korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang merajalela.Itulah kondisi hokum saat itu dengan gaya pemerintahan yang otoriter-sentralistik.

Memasuki era reformasi, dengan lengsernya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 yang kemudian digantikan oleh B.J. Habibie.

Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 1999 yang dilaksanakan secara demokratis berhasil menyusun keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang baru. MPR hasil Pemilu 1999 berupaya mengakomodir dan melaksanakan apa yang menjadi kehendak reformasi yaitu dengan melakukan amandemen terhadap UUD 1945. Namun muncul perdebatan yang cukup panjang mengenai caranya. Setidaknya timbul  pertanyaan ketika itu mengenai bagaimana bentuk perubahan tersebut harus dilakukan. Sebagian pihak menginginkan agar dibuat suatu konstitusi baru yang akan menggantikan UUD1945 secara keseluruhan. Argumentasi utama kelompok ini adalah karena UUD 1945 perlu dirombak secara total, sehingga perubahan haruslah dalam  bentuk penggantian UUD 1945 dengan konstitusi baru. Sebagian pihak lainnya memandang bahwa UUD 1945 masih perlu dipertahankan mengingat adanya pembukaan UUD 1945. Hal ini didasarkan pada pertimbangan pengalaman sejarah di Konstituante maupun berdasarkan pertimbangan praktis, bahwa mengubah Pembukaan UUD 1945 berarti juga mengubah konsensus politik tertinggi. Mengubah Pembukaan UUD 1945 di tengah keadaan politik yang tidak menentu justru akan memperburuk keadaan. 5 ( buku Drs. Morissan, SH., MA Hukum Tata Negara RI Era Reformasi hal. 24,31)

Seiring dengan peristiwa diatas, mengutip sebuah tulisan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH., LL.M.: Apabila kita teliti maka semua masyarakat yang sedang membangun dicirikan oleh perubahan bagaimanapun kita mendefinisikan pembangunan itu dan apapun ukuran  yang kita pergunakan bagi masyarakat dalam pembangunan. Peranan hukum dalam pembangunan  adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Disini ingin dikemukakan masalah-masalah yang kita hadapi dalam memperkembangkan hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat (a tool of social engineering). 6  (Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH., LL.M.,  buku : Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional  hal 3).

Sebagaimana dikatakan oleh Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH., LL.M. diatas, bahwa  masyarakat yang sedang membangun dicirikan oleh perubahan. Akan tetapi saat ini yang terjadi, perubahan-perubahan dilatarbelakangi oleh kepentingan-kepentingan sektoral. Kepentingan kelompoknya. Kepentingan institusinya. Seperti terbitnya Undang-Undang tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang baru. Undang-undang ini telah mengurangi kewenangan lembaga pemberantasan korupsi atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang selama ini cukup berprestasi. Undang-Undang tentang Rahasia Negara. Undang-Undang tentang Bank Indonesia, yang disinyalir undang-undang dimaksud menguntungkan kelompok-kelompok tertentu. Sehingga terkesan instrument hukum tersebut tidak responsif terhadap perkembangan dan kebutuhan  masyarakat. Contoh lagi, pandangan yang ditumbuhkembangkan pada masa lalu bahwa negaralah yang akan mengatur segala urusan warganya tanpa perlu ada pertanggungjawaban dan keikutsertaan warga Negara. Akibatnya, banyak undang-undang yang tidak mampu secara tepat membidik persoalan yang ada di masyarakat. Padahal, untuk masyarakatlah para wakil rakyat itu bekerja dan untuk masyarakat pula suatu undang-undang dibuat. Dalam kenyataannya, alih-alih menyelesaikan masalah social yang ada di masyarakat, beberapa undang-undang tidak dapat diterapkan secara efektif atau justru membuat masalah social yang baru. Misalnya dapat dilihat pada Undang-Undang Lalu Lintas (UU No.14 tahun 1992) yang akhirnya tidak dapat diterapkan secara efektif, atau Undang-Undang tentang Keadaan Bahaya yang menimbulkan demonstrasi besar-besaran serta menimbulkan korban jiwa pada 1999 dan akhirnya disepakati untuk tidak diundangkan. 7  (Erni Setyowati, dkk. Buku Bagaimana Undang-Undang Dibuat, hal. XI)

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Komunikasi politik adalah mempersambungkan semua bagian dari sistem politik (mengalirnya pesan-pesan politik berupa tuntutan, protes dan dukungan / aspirasi dan kepentingan)     dan juga masa kini dengan masa lampau. Institusi yang berwenang melakukan pembentukan dan perubahan hukum di Indonesia adalah Pemerintah,  Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi (Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen). Sedangkan faktor untuk dapat melakukan perubahan adalah. oleh kepentingan-kepentingan politik pemegang kekuasaan dominan. Menenai pengaruh komunikasi para elit politik terhadap perubahan hukum di Indonesia ternyata sangat signifikan, sepanjang konfigurasi kekuatan yang di belakang pembuatan dan penegakkan hukum itu cukup dominan.

3.2 Saran

Para elit politik,  yang dipilih atau dipercaya oleh rakyat agar bekerja sebaik-baiknya sesuai perannya masing-masing.  Komunikasi yang dilakukan oleh para elit politik, semata-mata bertujuan untuk pembangunan, pengembangan, dan kemajuan Bangsa Indonesia.  Tanpa dibarengi peran ego masing-masing dari para elit dalam melakukan tugasnya.

Comments are closed.